RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Kementerian Keuangan berencana mengasuransikan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang kerap kali menjadi sasaran unjuk rasa masyarakat. Kondisi itu seringkali menyebabkan barang-barang atau aset negara yang menjadi bagian dan di sekitarnya mengalami kerusakan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta, mengatakan gedung atau barang milik negara (BMN), seperti Gedung DPR RI, memang bisa diasuransikan karena berpotensi rusak, selain akibat bencana alam, juga karena ulah manusia.
"Iya, karena risiko itu. Bagi perusahaan asuransi itu sekali lagi bisa risiko karena natural risk maupun karena itu tadi riot (kerusuhan) dan sebagainya," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.
Namun begitu, dia mengakui, potensi kerusakan tersebut bukan hanya akan terjadi untuk Gedung DPR RI semata, melainkan untuk BMN kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. Misalnya, setelah terjadi kerusuhan Selasa (24/9) malam.
Setelah demonstrasi mahasiswa, yang mengalami kerusakan bukan hanya pagar DPR RI di tiga sisinya, melainkan sejumlah fasilitas negara yang juga termasuk ke dalam BMN mengalami kerusakan akibat dibakar, seperti Pos Lantas Slipi, Pos Lantas depan Kemenpora dan Pos Polisi Palmerah. Ada juga bus dan jip milik TNI yang dibakar.
Karena itu, dia berencana melakukan sosialisasi ke K/L lainnya, untuk segera mengajukan pengasuransian aset-aset yang mereka miliki. Diharapkannya, mulai tahun depan aset atau BMN bisa segera diasuransikan supaya biaya untuk proses perbaikannya bisa diperoleh tanpa harus menunggu tahun anggaran baru ataupun melakukan efisiensi anggaran.
"Besok kita akan sosialisasi ke K/L (Kementerian/Lembaga) lain karena kami harap tahun depan selain Kementerian Keuangan ada beberapa K/L lain yang sudah mulai bisa ikut asuransi BMN walaupun belum seluruh aset mereka, kan bertahap. Tahun ini Kementerian Keuangan, tahun depan kita usahakan beberapa K/L lain untuk beberapa asetnya," tuturnya.
Terkait kerusakan BMN akibat kerusuhan di sejumlah daerah yang terjadi sejak kemarin, Selasa, 24 September 2019, Isa mengaku belum mengetahui besaran nilai kerugiannya. Menurut dia, perhitungan besaran kerugian perlu dikonfirmasi terlebih dahulu ke masing-masing satuan kerja K/L yang terdampak kerusuhan.**